Makassar (7/5/2018) Gamasifm – Penjabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono menggelar rapat pengendalian harga pangan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menjelang Ramadan.
Tim ini terdiri dari atas berbagai instansi pemerintahan daerah, Kantor Bank Indonesia (KBI), Biro Perekonomian, Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD/SKPD terkait, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya. Tujuannya, sejauh ini mampu membuka jalan bagi sinergi koordinasi kebijakan dan kegiatan dalam kerangka stabilitas harga.
Dalam penyampaiannya, Soni menyebut stok pangan di Sulsel tergolong aman. Begitupun harga yang fluktuatif, namun tetap pada batas wajar.
Instrumen utama Pemerintah Daerah Provinsi adalah mengefektifkan tim inflasi daerah, yang di dalamnya ada berbagi unsurnya.
“Sulsel itu surplus. Mulai dari beras, ikan bandeng, hingga cabe. Beda posisinya waktu saya di Jakarta, butuh suplai dari daerah. Sekarang, kita menyuplai daerah,” kata Soni Sumarsono dalam acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Sulsel, di ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur, (7/5).
Mengefektikan tim untuk mengawasi ketersediaan, maupun harga pangan penting. Namun yang perlu diingat, walaupun Sulsel surplus tetapi ketersediaan harus tetap diatur dan dijaga.
“Tetapi jangan lupa gerakan ingat Sulawesi Selatan, ingat, jangan karena terlalu (suplay tersedia), ada daerah lain membutuhkan dan kita suplai habis-habisan, bandeng misalnya,” sebut Sumarsono.
Faktor kelancaran distribusi, lanjut dia, dilihat juga berpengaruh, terutama dengan memperhatikan titik infrastruktur yang rusak.
Misalnya, walaupun pekerjaan umum (PU) tidak masuk dalam TPID, tapi dinas tersebut punya fungsi penting memperlancar arus distribusi pangan menjelang Ramadan dan idul fitri.
“Ini pendukung dalam upaya pengendalian inflasi, Walaupun PU tidak masuk dan tidak ada di TPID, tetapi punya fungsi penting termasuk perhubungan,” ujarnya.
Untuk kelancaran stok ke masyarakat perlu dibuat pos pengaduan di kabupaten-kota. Keterjangkauan penting diperhatikan demikian juga dengan informasi, jika terjadi kesulitan dan harga naik drastis, maka operasi pasar harus dilakukan.
“Komunikasi juga sangat penting. Jangan buat masyarakat ragu-ragu. Pemerintah harus selalu meyakini masyarakat bahwa stok itu selalu ada,” ujarnya.
Pengendalian inflasi, juga berkaitan erat dengan perkembangan politik Pilkada. “Ini akan terjadi korelasi dengan situasi politik Pilkada. Karena menjelang Ramadan nyambung dengan suasana pilkada. Ini tidak bisa lepas dari dua situasi karena saling mengisi,” sebutnya Soni.
Inflasi juga nyambung dengan keamanan, jika terjadi kekurangan pangan bisa terjadi kerusuhan.
Karena dua hal ini berkaitan, maka Sumarsono mengabungkan dua rapat, yaitu Rakor Bupati/Walikota SeSulsel dan Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Sementara, Kepala Perwakilan BI Sulsel, Bambang Kusmiarso mengatakan, kondisi stabilisasi harga di Sulsel cukup baik. Secara umum, yang paling penting untuk terus dikontrol adalah bagaimana menjaga ketersediaan dan harga pangan, serta kelancaran distribusi.
“Secara umum dapat disampaikan, bahwa kondisi, stabilisasi harga yang ada di Sulsel cukup baik,” kata Bambang Kusmiarso.
Dia juga menyebutkan penyebab inflasi disebabkan karena faktor ketersediaan dan harga pangan, serta kelancaran distribusi. Penting bagaimana mencapai suplai yang cukup, kemudian ketersediaan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi serta ekspektasi masyarakat.
“Secara umum selalu kita pelajari komoditas mana yang memberi dampak berulang tiap tahun terkait kenaikan inflasi,” beber Bambang.
Tahun ini, BI Sulsel targetkan inflasi mencapai 3,5+-1 persen. Komoditas pangan yang menjadi perhatian BI Sulsel menjelang Ramadan, diantaranya cabe merah, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, daging, dan beras. Komoditas pangan itulah, yang dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi perhatian BI Sulsel karena selalu memberikan tekanan inflasi.
Selain soal pangan, Bambang juga meminta masyarakat tidak khawatir dengan ketersediaan uang kartal menjelang Ramadan dan lebaran. BI Sulsel sudah berhitung, bertemu dengan perbankan lain sehingga jumlahnya dipastikan cukup dan tersedia.
“Angka kita di Rp3,9 triliun atau meningkat realisasi tahun lalu Rp3,3 triliun. Jadi kita siapkan dan tidak usah khawatir kalau terkait uang kartal menjelang Ramadan dan Idulfitri,” pungkas dia.(*)
