Makassar (5/12/2018) Radiogamasi.com – Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN Pusat H.Novrizal mengatakan, perjalanan lembaga BKKBN dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, bukan tidak mungkin dipengaruhi oleh nilai-nilai yang menghambat kinerja.
“Nilai-nilai tersebut antara lain,adanya birokrasi yang cenderung ribet, kebingungan, kekuasaan hierarkis, menahan informasi, menyembunyikan data, persaingan internal, sifat saling menyalahkan, memanipulasi, mengontrol dan menekan yang berjangka pendek, mengeksploitasi dan pengurangan biaya pekerjaan yang tidak terjamin keamanannya,” kata Novrizal ketika membuka Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bela Negara Petugas KB dan Petugas Lapangan KB di lapangan upacara Resimen Induk Kodam (Rindam) XIV Hasanuddin Pakatto Kabupaten Gowa, Rabu (5/11/2018) pagi.
Acara pembukaan tersebut dihadiri Dan Rindam XIV Hasanuddin diwakili Komanndan Bela Negara Letkol Inf. Gatot, Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Hj Rini Riatika Djohari, S.E. perwakilan Badan Kependudukan dan KB Kabupaten Maros, Gowa, dan Takalar, dan sejumlah staf BKKBN Sulsel.
Novrizal menyebutkan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya yang ada di BKKBN Sulsel dalam upaya menginternalisasi budaya kerja BKKBN “cerdas tangguh, kerja sama, integritas, ikhlas” disingkat cetak tegas kepada PKB dan PLKB di Sulsel. Kegiatan ini sangat strategis, di masa peralihan pengelolaan PKB dan PLKB dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
“Permasalahan nilai-nilai yang tersebut sedapat mungkin perlu dihindari atau dihilangkan oleh BKKBN sehingga mampu mewujudkan tujuan organisasinya. Dan harus mengusung nilai budaya kerja, yakni budaya kerja “cetak tegas” yang merupakan pengganti budaya kerja sebelumnya,” ujar Novrizal.
.
Diklat Angkatan I yang berlangsung 4 s.d. 7 Desember 2018 ini diikuti 426 peserta yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Di tempat yang sama angkatan II dilaksanakan 7 s.d.10 Desember 2018 diikuti 435 peserta.
Selama Diklat peserta memperoleh materi yang berkaitan dengan bela negara dan pengelolaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). (*).
