GAMASI.COM, MAKASSAR – Indonesia Corruption Watch (ICW) bekerjasama dengan YASMIB (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi mengadakan diskusi membahas isu pergerakan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan tiga topik utama, yakni UU KPK, Pimpinan Baru KPK, dan RUU Tipikor.
Diskusi tersebut menghadirkan Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Direktur Eksekutif Yasmib Sulawesi Rosniaty Azis dan Akademisi Dr. Irwan Muin, di salah satu kafe di Jl. Yusuf daeng Ngawing Makassar, Senin (13/1/2020).
Isu yang dibahas terkait pemilihan Pimpinan KPK terpilih dan 5 Dewan pengawas KPK yang telah dilantik dan mengucapkan sumpah di depan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Momen ini sejatinya menjadi awal penentuan nasib pemberantasan korupsi di Indonesia kedepannya.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menjelaskan kondisi pemerintah era pemerintahan Jokowi saat ini dinilai banyak ingkar janji, salah satunya memilih calon pimpinan KPK yang diduga mempunyai masalah dan hanya fokus pada isu pencegahan, ” Jokowi akan dianggap sebagai pemimpin yang terus melemahkan KPK. Kami menyoroti beberapa kasus mulai dari penyerangan Novel Baswedan, pemilihan pimpinan KPK yang dianggap bermasalah, hingga pengesahan UU KPK,” jelas Kurnia.
Hal senada disampaikan akademisi Dr Irwan Muin. Menurutnya, kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia dikarenakan juga Presiden ingkar janji untuk memperkuat KPK dan berpihak pada isu pemberantasan korupsi, ” Hal lain pula DPR mengeluarkan kebijakan legislasi yang pro koruptor dan perlu dicermati pula peradilan mengwluarkan putusan yang meringankan hukuman koruptor.”
Diskusi tersebut selain menghadirkan jurnalis dari berbagai media juga pemerhati masalah korupsi di Sulsel. (*)
