Makassar (21/3/2018) Gamasifm – BKKBN Sulsel menggelar rapat koordinasi daerah program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga tingkat provinsi Sulsel, di Sandeq Clarion Makassar, Rabu (21/3).
Kepala Pewakilan BKKBN Provinsi Sulsel, Hj. Rini Riatika Djohari, SE mengatakan sepuluh tahun terakhir, kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) khususnya di Sulawesi selatan sudah menunjukkan peningkatan hasil yang menggembirakan, “berdasarkan susenas tahun 2015 TFR sudah berhasil kita turunkan menjadi 2,39,” jelas Rini dalam sambutannya.
Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari yakni 20-21 maret tersebut menghadirkan sejumlah stake holder. Diantaranya, Deputi KB dan kesehatan reproduksi BKKBN, pejabat pemprov Sulsel, pimpinan lembaga, kepala OPD KB se-kabupaten dan kota di Sulsel.
Dalam laporannya, Rini Riatika menyebutkan hasil Laporan rutin bulan Desember 2017 menunjukkan jumlah tingkat putus pakai kontrasepsi masih cukup tinggi yaitu 173.189 akseptor dan terjadi di 24 kabupaten/Kota, dan angka tersebut hampir sama besar dengan jumlah peserta KB Baru yang diperoleh pada tahun 2017. “Kondisi ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Agar tingkat putus pake kontrasepsi pada tahun akan datang dapat kita tekan agar peserta KB Aktif dapat terjaga tingkat kelangsungannya sehingga memberikan kontribusi terhadap penurunan TFR atau rata rata anak yang dilahirkan oleh setiap wanita usia subur.”
Terkait program kampung KB, menurut Rini Riatika, 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan telah melakukan pencanangan kampung KB sebanyak 330.
Tahun 2018 direncanakan akan membentuk lagi kampung KB sebanyak 287 pada wilayah Desa/Kelurahan yang tergolong wilayah tertinggal perbatasan dan kepulauan dengan prioritas wilayah sangat tertinggal, “Kami berharap hal ini tidak hanya sebatas pada pencanangan saja akan tetapi terus dilakukan pembinaan dan integrasi program kegiatan lintas sektor di Kampung KB dan besar harapan kami ini menjadi kegiatan strategis dan mendapatkan dukungan anggaran melalui APBD didalam penyelenggaraannya,” ujar Rini.
Dikesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Komitmen Kinerja Program KKBPK Tahun 2018 antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan dengan Bupati/Walikota se Sulawesi Selatan. (**)
