Bandung, Gamasifm – Indonesia saat ini mulai menggelar pesta demokrasi di 171 daerah termasuk Sulsel. Meski Pemerintah memperkirakan pagelaran tersebut akan mampu meningkatkan perekonomian nasional pada tahun ini, terutama dari sisi konsumsi. Namun tidak dari sisi ekonomi pembangunan. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih, justru menyebut pemilihan kepala daerah (pilkada) bisa menghambat pembangunan ekonomi daerah.
Hal tersebut cukup beralasan, dikarenakan sesuai Undang-undang Pasal 27 Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada
Adanya cuti bagi petahana yang maju mencalonkan diri kembali. Menurut Lana, dalam masa tertentu incumbent tidak dibolehkan melakukan kebijakan-kebijakan strategis dan kegiatan pembangunan, begitupun untuk kepala daerah baru terpilih perlu waktu untuk menyesuaikan diri di pemerintahan.
“Di daerah saat ini tidak diuntungkan
Karena ada pilkada yang membuat aktifitas di pemerintahan melambat. Ada faktor penundaan pembangunan di daerah dengan situasi itu,” jelas Lana di hadapan sejumlah jurnalis dari 31 media di acara pelatihan Bank Indonesia wilayah Sulsel, jumat malam (27/4/2018l di Bandung.
Inilah tantangan ekonomi di daerah menurut Lana yang harus di carikan solusi, agar pembangunan tetap berjalan tanpa hambatan, “Harapannya tentu Sekda atau pejabat yang ditunjuk tetap harus melakukan kegiatan pembangunan daerah, karena dana melalui APBN dan APBD sudah disiapkan.”(*)
