BARRU (11/12/2018) RADIOGAMASI. COM – Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Barru, Drs. Usman Arsyad. MM mewakili Bupati Barru mencanangkan secara resmi Dusun Buaka, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru menjadi Kampung KB, Selasa (11/12).
Usman menuturkan Program Kampung KB merupakan salah satu inovasi pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang tingkat kemiskinan tinggi dan kesertaan ber-KB masih rendah.
Program Kampung KB dapat menjadi wadah pengimplementasian program pembangunan yang ada di setiap kementerian/lembaga. Melalui program Kampung KB, diharapkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat dan upaya mewujudkan keluarga keluarga sejahtera dapat terwujud.
“Pada tahun 2016, Kabupaten Barru telah membentuk 1 Kampung KB, tahun 2017 dibentuk 1 kampung KB disetiap kecamatan dan pada tahun 2018, ditargetkan akan dibentuk 4 Kampung KB dimana Dusun Buaka merupakan salah satunya” ungkap Usman.
Turut hadir Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan, Hj Rini Riatika Djohari SE. Dalam sambutannya menuturkan pembentukan Kampung KB merupakan salah satu upaya mendekatkan pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada masyarakat dengan mengaktualisasikan 8 Fungsi Keluarga dan kegiatan integratif lintas sektor dalam memberikan pelayanan kepada keluarga.
Tahun 2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan program Kampung KB pasca dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Tahun 2016. Pencanangan Kampung KB tahun ini akan di fokuskan pada wilayah desa yang tergolong wilayah tertinggal perbatasan, kepulauan, program padat karya tunai dengan prioritas lokasi kampanye stunting dan wilayah sangat tertinggal dan akan dibentuk satu Kampung KB Percontohan di setiap Provinsi dan pada tahun 2019 setiap Kabupaten/Kota akan memiliki satu Kampung KB percontohan.
“Kampung KB percontohan adalah Kampung KB yang telah memenuhi prasyarat sesuai dengan panduan Kampung KB dan ditujukan untuk menjadi rujukan bagi Kampung KB lain dalam hal pengelolaan dan pengoptimalan segala potensi kampung” tutur Rini.
Dalam dua tahun pasca pencanangan Kampung KB, lanjut Rini pelaksanaan kegiatan di Kampung KB belum maksimal. Permasalahan utama yang ditemui di lapangan adalah tidak adanya kegiatan lanjutan setelah pencanangan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya kurangnya pemahaman pemangku kepentingan di setiap level akan konsep Kampung KB, tidak adanya penggerak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Kampung KB dan kurangnya dukungan lintas sektor.
Permasalahan dalam Kampung KB bukan hanya terkait dengan BKKBN saja tetapi meliputi berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi dan berbagai permasalahan masyarakat lainnya sehinggak keterlibatan lintas sektoral dan masyarakat setempat sangat dibutuhkan.
“Saya mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, mitra kerja dan seluruh masyarakat yang ada untuk bekerjasama dan bersinergi mensuksekan Kampung KB guna mencapai tujuan bersama mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia “. tutup Rini. (**)
