GAMASI.COM, MAKASSAR – Ada hal unik yang terjadi dalam proses pelantikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Andi Ritamariani, M.Pd dan ini mungkin yang pertama di Indonesia.
Sebelum dilantik secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M. Agr, Januari lalu, Andi Rita menandatangani Pakta Integtitas dihadapan Kepala BKKBN, dr Hasto Wardoyo, S.POg (K) dibubuhi dengan cap jempol ‘bertintah’ darah di Kantor BKKBN Pusat, Senin (14/1/2020).
Cap jempol darah ini dimaksudkan agar dalam menjalankan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dilakukan dengan sungguh-sungguh, jujur dan tetap menjaga amanah yang diberikan sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Tak hanya itu, Kepala BKKBN Hasto juga mengukir janjinya dengan cap tetesan darah bersama Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama (PTM dan PTP) BKKBN.
Hasto menegaskan kunci membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terletak pada proses manajemennya, baik rekrutmen, mutasi, rotasi, seleksi, pendidikan hingga pensiun. Dalam rangka memenuhi proses tersebut, dituntut untuk mengedepankan akuntabilitas, profesional dan keterbukaan. Oleh karena itu, sistem merit sangat penting dijalankan guna menjamin terbentuknya generasi pimpinan adaptif dengan dinamika tantangan serta membentuk generasi smart Aparatur Sipil Negara (ASN) tangguh, mengawal roda berjalannya birokrasi di masa depan.
Sementara itu, Andi Rita saat ditemuai awak media di Ruang Pola Kantor BKKBN Sulsel (05/02/20) menegaskan bahwa dirinya siap mengundurkan diri jika melanggar pakta integritas yang telah ditandatangani.
“Ini adalah amanah bagi saya menjadi Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan. Silahkan, teman-teman media untuk mengingatkan saya kalau ada salah,” ungkap mantan Kepala BKKBN Sulbar ini.
Sulsel merupakan provinsi penyanggah, Lanjut Rita “saya diamanahkan untuk menjadikan Sulsel sebagai Pilot Project di Indonesia Timur, memimpin BKKBN Sulsel yang memiliki jangkauan hingga 24 kabupaten/kota menjadi tantangan yang baru bagi saya” ungkap Ibu dua anak ini.
Ia menyampaikan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BKKBN Sulsel sudah mencapai 3,7 poin. Pada tahun 2020, ia meminta kepada semua aparat untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK).
“Zona integritas harus kita wujudkan. Jadi zona integritas menjadi tugas kami untuk mewujudkan itu di tahun 2020 dan itu akan berkelanjutan sehingga semuanya sesuai dengan peruntukannya,” pungkasnya.
Di minggu pertama menjabat sebagai Kaper BKKBN Sulsel, Andi Rita langsung bekerja cepat dengan melakukan konsolidasi dan diskusi dengan para pejabat serta staf lingkup BKKBN Sulsel, membedah Profil Program KKBPK Sulawesi Selatan untuk melihat permasalahan yang ada berdasarkan target dan realisasi capaian program, membedah Alokasi dan Jadwal Kegiatan (AJK) dan anggaran tahun 2020, menyusun rencana strategis yang akan dilaksanakan untuk percepatan penyelenggaraan program KKBPK dengan melakukan segmentasi dan pemetaan wilayah sasaran.
Selain itu, Andi Rita juga melakukan pemetaan pegawai dan jabatan yang masih kosong serta mengecek secara langsung kondisi sarana dan prasarana perkantoran.
”Mari kita bersama-sama bekerja dengan ihklas, dan bekerjalah dengan hati, karena hati tidak pernah berbohong dengan cara berikan kinerja yang terbaik untuk program” tutup Andi Rita. (*)
