Radiogamasi.com, Makassar – 
IOM Indonesia melalui program enhancing multi sectoral covid-19 response at the national and sub-national level in Indonesia yang didukung oleh ECHO, menggelar pertemuan koordinasi dan berbagi refleksi penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak dimasa pandemi sekaligus merayakan hari perempuan Internasional. Kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga berencana Provinsi Sulsel.
Dilaksanakan di lantai 4 gedung E kantor Gubernur Sulsel, senin (8/3/2021), Ni Nyoman Anna dari IOM dalam sambutannya mengatakan, dalam kondisi bencana, baik bencana alam maupun non alam seperti bencana Covid 19, membuat perempuan, anak dan kaum rentan lainnya (difabel dan lansia) beresiko lebih tinggi mengalami Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan semakin memperburuk kondisi ketidaksetaraan yang dialami.
“Berbagai kasus yang dilaporkan juga dirasakan perlu untuk diketahui sejauh mana tindak lanjut serta penanganan yang diberikan agar tidak mereka tidak lagi menjadi korban kesekian kali akibat panjangnya jalur rujukan serta keterbatasan layanan terutama dimasa pandemi, ” Jelasnya.
Anna juga mengatakan, IOM Indonesia selaku Co-Lead Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan ingin menjadikan pembelajaran sebagai masukan kepada para anggota Klasnas PP agar dapat merumuskan dengan tepat prosedur penanganan kasus kekerasan berbasis gender terutama dimasa kegawatdaruratan bencana dan dimasa pandemic.
“Bersama sama pula kita mengkampanyekan pencapaian kesetaraan gender di IWD hari ini, Mengutip laman International Women’s Development Agency, pada tahun 2017 terdapat 87.000 perempuan yang dibunuh hanya karena mereka adalah perempuan dimana sekitar 50.000 diantaranya terbunuh karena KDRT oleh suami atau anaggota keluarganya. Sekitar 35% perempuan di dunia tercatat pernah mengalami kekerasan seksual atau fisik dan selain itu sekitar 2,7 miliar perempuan secara hukum dilarang memiliki pilihan pekerjaan yang sama dengan laki-laki, ” Ungkap Anna yang dalam pertemuan tersebut tetap disiplin prokes.
Selain Kepala Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga berencana Provinsi SulselSulsel, hadir pula Kadis P3A Kota Makassar, Kanit PPA Poltabes Kota Makassar, P3KG Unhas, LPA Sulsel, Perwakilan Koalisi Stop Perkawinan Anak Sulsel, DP3A UPTD PPA Propinsi Sulsel, dan perwakilan media.
Diakhir kegiatan tersebut juga digelar deklarasi bersama, yang berisi : kami dari Koalisi STOP Perkawinan Anak SULSEL dengan ini menyatakan komitmen untuk menentang segala bentuk ketidaksetaraan dan bias gender serta membantu menciptakan dunia yang inklusif.
Ada pula yang menyatakan, “Bersama, kita Stop kekerasan berbasis gender dan Stop Perkawinan Anak. Selamat Hari Perempuan Internasional 2021.”(*)
