Gamasi, JAKARTA – Sinergi kebijakan, inovasi, dan penguatan talenta digital menjadi kunci dalam mengoptimalkan transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Semangat tersebut menjadi fokus Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026) yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).
Rangkaian kegiatan yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), 24–26 September 2026, mengusung tema “Mempererat Sinergi, Memacu Inovasi, Mencetak Talenta Unggul Berdaya Saing Global untuk Kemajuan Ekonomi Keuangan Digital Nasional.”
Acara dibuka secara resmi pada 24 September 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Ketua Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Penyelenggaraan FEKDI x IFSE 2026 juga disinergikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi (PI) dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Agenda tersebut dirangkaikan dengan penganugerahan TPID Award dan Championship TP2DD sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi dan efisiensi tata kelola daerah.
Sinergi agenda tersebut menjadi momentum untuk memperkuat keterhubungan antara stabilitas ekonomi, inovasi, dan transformasi digital di tingkat daerah.
Sulsel Raih Sejumlah Penghargaan
Semangat sinergi tersebut turut tercermin dari capaian Sulawesi Selatan dalam TPID Award 2026 dan Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026.
Kabupaten Bone meraih peringkat pertama sebagai TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Wilayah Sulawesi. Sementara itu, Kota Makassar terpilih sebagai TP2DD Kota Terbaik 2026 Wilayah Sulawesi.
Capaian lainnya diraih Andi Muhammad dari Kabupaten Barru yang memperoleh kategori Best Knowledge Sharing dalam Katalis P2DD X DIGDAYA Wilayah Sulawesi.
Penghargaan tersebut menggambarkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola, inovasi, serta kolaborasi dalam menjawab tantangan pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah.
Di Kabupaten Bone, kinerja pengendalian inflasi didukung penerapan strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Strategi tersebut diperkuat melalui tata kelola TPID dan implementasi program SONGKO’ BONE yang mengintegrasikan peningkatan produksi, kelancaran distribusi, Gerakan Pangan Murah, Mini Distribution Centre, serta kerja sama antardaerah.
Berbagai langkah tersebut turut mendukung stabilitas harga di Kabupaten Bone. Inflasi Watampone pada 2025 tercatat sebesar 2,81 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi Sulawesi Selatan sebesar 2,84 persen dan nasional sebesar 2,92 persen.
Makassar Perkuat Digitalisasi Daerah
Sementara itu, capaian Kota Makassar sebagai TP2DD Kota Terbaik 2026 Wilayah Sulawesi mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat digitalisasi tata kelola pemerintahan dan aktivitas ekonomi.
Digitalisasi daerah tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pelayanan publik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat efisiensi tata kelola, konektivitas antarpelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
Dalam mendukung agenda tersebut, BI Sulawesi Selatan terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah melalui High Level Meeting (HLM) TP2DD maupun asistensi yang dilaksanakan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, sekaligus memperkuat efisiensi tata kelola, konektivitas antarpelaku ekonomi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
Pengendalian Inflasi Berbasis Kolaborasi
Dukungan BI Sulsel juga terus diperkuat dalam pengendalian inflasi melalui fungsi advisory dan sinergi bersama pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan.
Sejumlah langkah dilakukan, antara lain melalui HLM TPID, fasilitasi studi tiru ke Nusa Tenggara Barat bersama 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, dukungan terhadap operasional Mini Distribution Centre, serta penyelenggaraan workshop, evaluasi, dan asistensi penyusunan laporan TPID bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, BI, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya memiliki peran yang saling melengkapi dalam memastikan kebijakan dapat diterjemahkan menjadi program yang berdampak bagi masyarakat.
Ke depan, BI Sulsel akan terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat digitalisasi daerah.
Penguatan sinergi, inovasi, dan tata kelola tersebut diharapkan semakin memperluas manfaat transformasi ekonomi dan keuangan digital serta mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang berkelanjutan. (Mila)
