Gamasi, YOGYAKARTA – Perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) dan aset kripto menghadirkan tantangan baru dalam pemberantasan kejahatan keuangan digital. Modus penipuan berbasis AI hingga pencucian uang melalui aset kripto menjadi sejumlah isu yang dibahas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama lembaga internasional dan regulator negara Asia Tenggara.
Isu tersebut menjadi perhatian dalam 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang digelar di Yogyakarta pada 18–20 November 2026. Forum ini diselenggarakan OJK bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dengan dukungan Pemerintah Jepang.
Pertemuan tersebut menjadi wadah pertukaran informasi dan pengalaman antarnegara dalam menghadapi perkembangan kejahatan yang memanfaatkan teknologi keuangan digital.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, mengungkapkan bahwa perkembangan industri aset digital tidak hanya menghadirkan peluang ekonomi, tetapi juga membuka ruang bagi penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal.
Menurutnya, karakter transaksi aset digital yang mudah dilakukan lintas negara menjadi tantangan tersendiri bagi regulator dan aparat penegak hukum. Apalagi, pelaku kejahatan dapat memanfaatkan perbedaan regulasi dan kesiapan pengawasan antarnegara.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penerapan FATF Travel Rule yang belum merata. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan informasi identitas pengirim dan penerima transaksi aset digital lintas negara tidak tersedia secara menyeluruh.
Adi menegaskan, penanganan kejahatan keuangan digital membutuhkan kolaborasi yang lebih erat, terutama dalam pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum.
“Perusahaan, platform, aset, dan korban dapat berada di berbagai yurisdiksi. Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” kata Adi.
Dalam forum tersebut, delegasi membahas sejumlah isu strategis, termasuk kejahatan siber, penipuan berbasis AI, pencucian uang melalui aset kripto, pengawasan stablecoin, serta tantangan penelusuran aset virtual.
Pembahasan juga melibatkan organisasi internasional seperti INTERPOL, aparat penegak hukum, akademisi, asosiasi industri, serta perusahaan yang bergerak di bidang analisis dan pemantauan transaksi berbasis teknologi blockchain.
Selain berbagi perkembangan regulasi di masing-masing negara, peserta juga mendiskusikan studi kasus penegakan hukum dan pertukaran informasi dengan sektor swasta.
OJK berharap forum tersebut dapat menghasilkan rekomendasi praktis untuk memperkuat kemampuan regulator dan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi, menelusuri, serta menangani kejahatan yang memanfaatkan aset digital.
Penguatan kerja sama regional dinilai penting agar perkembangan industri aset keuangan digital tetap berjalan dengan memperhatikan aspek keamanan, pelindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan. (*)









