Tujuh Negara Asia Tenggara Perkuat Kerja Sama Awasi Kejahatan Kripto

Gamasi, YOGYAKARTA – Tujuh negara Asia Tenggara memperkuat koordinasi dalam menghadapi kejahatan dan penyalahgunaan aset kripto yang semakin berkembang lintas negara. Kolaborasi tersebut dibahas dalam forum regional yang mempertemukan regulator, aparat penegak hukum, dan lembaga internasional di Yogyakarta.

Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura berpartisipasi dalam 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang berlangsung pada 18–20 November 2026. Pertemuan ini diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dengan dukungan Pemerintah Jepang.

Forum tersebut menjadi ruang koordinasi bagi negara-negara di kawasan untuk bertukar informasi, meningkatkan kapasitas pengawasan, serta merumuskan langkah bersama dalam menghadapi risiko kejahatan keuangan digital.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, mengatakan perkembangan aset keuangan digital menghadirkan tantangan baru karena aktivitas transaksi dapat melibatkan berbagai negara sekaligus.

Menurut Adi, perbedaan regulasi dan kesiapan pengawasan di setiap negara dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Karena itu, penanganan aktivitas ilegal yang melibatkan aset kripto membutuhkan koordinasi lintas yurisdiksi.

Ia juga menyoroti belum meratanya penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule yang mengatur penyampaian informasi identitas pengirim dan penerima dalam transaksi aset virtual.

Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam penelusuran transaksi digital lintas negara. Untuk mengatasinya, diperlukan integrasi informasi keuangan, keamanan siber, aset virtual, pengaduan konsumen, dan penegakan hukum.

Pertemuan regional ini turut melibatkan sejumlah lembaga pengawas keuangan, di antaranya Securities Commission Malaysia, Securities and Exchange Commission Philippines, Securities and Exchange Commission Thailand, Securities and Exchange Regulator of Cambodia, serta Bank of the Lao People’s Democratic Republic.

Selain regulator, forum tersebut juga diikuti perwakilan INTERPOL, aparat penegak hukum, akademisi, asosiasi industri, serta perusahaan penyedia teknologi analisis transaksi blockchain. Jepang dan Amerika Serikat juga turut dilibatkan.

Sejumlah agenda strategis dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari perkembangan kejahatan siber, penipuan berbasis kecerdasan artifisial, pencucian uang melalui aset kripto, pengawasan stablecoin, hingga tantangan investigasi dan penelusuran aset digital.

Para delegasi juga melakukan pertukaran informasi mengenai perkembangan regulasi di masing-masing negara, membahas studi kasus penegakan hukum, serta mengidentifikasi peluang kerja sama dengan sektor swasta.

Melalui pertemuan ini, OJK dan UNODC mendorong terbentuknya mekanisme pertukaran informasi yang lebih responsif dan koordinasi antarotoritas yang lebih efektif.

Kerja sama regional tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, sekaligus menciptakan ekosistem aset keuangan digital yang inovatif, berintegritas, dan mampu memberikan perlindungan lebih baik kepada konsumen.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *