Gamasi, Rembang – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat budaya kerja berintegritas dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan meneladani semangat perjuangan R.A. Kartini, terutama dalam membangun sikap independen, keberanian berpikir kritis, serta keteguhan memegang nilai moral, etika, akuntabilitas, dan tanggung jawab.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena dalam kegiatan Inspiring Talkshow bertema “Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas” yang digelar di Pendopo Museum R.A. Kartini, Rembang, Jawa Tengah, Senin.
Sophia menegaskan bahwa peran perempuan saat ini semakin strategis dalam memperkuat tata kelola, baik di sektor publik maupun sektor jasa keuangan. Meski demikian, peningkatan peran tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk isu kesetaraan dan kekerasan berbasis gender.
“Dalam birokrasi, sekitar 57 persen aparatur sipil negara adalah perempuan. Pada saat yang sama, sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan sekitar 80 persen korbannya adalah perempuan,” ujar Sophia.
Ia menambahkan, perempuan memiliki kontribusi fundamental dalam membangun generasi berintegritas, melalui peran sebagai pendidik pertama di keluarga, teladan dalam kehidupan sosial, serta pengelola ekonomi rumah tangga. Karena itu, nilai integritas harus ditanamkan sejak dini dari lingkungan keluarga.
Menurut Sophia, peran perempuan juga sangat penting dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya Asta Cita keempat tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia dan kesetaraan gender, serta Asta Cita ketujuh mengenai reformasi tata kelola, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.
“Melalui peringatan Hari Kartini di Rembang ini, OJK tidak hanya mengangkat isu kepemimpinan perempuan, tetapi juga mendorong kontribusi nyata perempuan dalam penguatan tata kelola pembangunan nasional,” katanya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini yang hadir secara daring menekankan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Dalam tata kelola pemerintahan modern, integritas dan independensi bukan sekadar nilai moral. Integritas merupakan fondasi dari kepercayaan publik,” ujar Rini.
Ia menjelaskan, tanpa integritas kebijakan yang baik dapat kehilangan legitimasi, dan tanpa kepercayaan publik institusi negara akan sulit menjalankan perannya secara efektif.
Rini juga menyampaikan bahwa berbagai organisasi internasional seperti OECD, G20, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menempatkan pengelolaan konflik kepentingan sebagai pilar penting dalam sistem integritas publik. Untuk itu, Kementerian PAN-RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.
Dalam kesempatan tersebut, Rini mengapresiasi komitmen OJK dalam membangun budaya integritas melalui berbagai inisiatif, seperti program Proud Without Fraud dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Amurwani Dwi Lestariningsih menyampaikan bahwa perempuan masih menghadapi tantangan di ruang publik, seperti diskriminasi, stereotip gender, dan hambatan struktural dalam memperoleh posisi strategis.
“Untuk mengatasi tantangan tersebut, perempuan perlu bersikap tegas dan jujur dalam meraih cita-cita, sambil tetap menjaga nilai etika dan integritas,” kata Amurwani.
Talkshow tersebut menghadirkan sejumlah narasumber inspiratif, antara lain putri penulis biografi Kartini Myrtha Soeroto, Plh Direktur Utama RS Kemenkes Surabaya dr. Martha Muliana, Anggota Komisi V DPR RI Harmusa Oktaviani, serta Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin.
Sebagai rangkaian kegiatan, ditayangkan pula video “Pesan Integritas Inspirasi Perempuan Indonesia” yang memuat pesan dari sejumlah tokoh perempuan nasional mengenai pentingnya integritas, keberanian, dan kemandirian yang sejalan dengan semangat Kartini.
Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid dan diikuti 220 peserta secara luring serta sekitar 4.500 peserta secara daring dari berbagai unsur, mulai dari kementerian/lembaga, DPR RI dan DPD RI, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, tokoh perempuan, mahasiswa, hingga pegawai OJK.
Melalui kegiatan ini, OJK kembali menegaskan komitmennya terhadap penerapan tata kelola yang bersih dan berintegritas, melalui sertifikasi SMAP di seluruh satuan kerja, pengendalian gratifikasi secara konsisten, serta sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencetak penyuluh antikorupsi bersertifikat.
OJK juga mendorong perempuan Indonesia, khususnya di sektor jasa keuangan, untuk aktif memperkuat budaya anti-fraud, memahami larangan gratifikasi, serta memanfaatkan saluran Whistleblowing System (WBS) dalam pelaporan dugaan pelanggaran etik dan indikasi fraud demi mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan terpercaya. (*)
