Gamasi, Taiwan – Ketahanan air tidak cukup dibangun dengan memperkuat bendungan, drainase, atau infrastruktur fisik. Di tengah perubahan iklim, ketahanan air harus ditempatkan sebagai kemampuan masyarakat, lingkungan, teknologi, dan tata kelola untuk bersama-sama menghadapi ketidakpastian.
Pesan itu disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr Ir H Abd Rakhim Nanda ST MT IPU, saat memberikan kuliah umum di Chaoyang University of Technology (CYUT), Taiwan, Selasa, 22 September 2026.
Kuliah umum bertajuk “Water Resilience: Empowering Communities, Securing a Sustainable Future—From Resilient Infrastructure to Resilient Communities in a Changing Climate” itu berlangsung di Gedung Teknik E-409 CYUT. Kegiatan dipandu Wakil Presiden CYUT Dr Sung-Chi Hsu dan dihadiri Ketua Departemen Teknik Sipil dan Konstruksi CYUT Dr Keng-Tsang Hsu.
Dalam paparannya, Rakhim mengajak peserta melihat persoalan air tidak lagi hanya dalam kerangka kekurangan pasokan. Dunia kini menghadapi tiga tekanan secara bersamaan: air yang terlalu banyak akibat banjir dan cuaca ekstrem, air yang terlalu sedikit akibat kekeringan dan meningkatnya kebutuhan, serta air yang terlalu tercemar akibat tekanan sanitasi dan kerusakan ekosistem.
Kondisi itu, menurut dia, menuntut perubahan cara pandang dalam pembangunan.
Paradigma lama cenderung berangkat dari upaya mengendalikan ancaman, melindungi infrastruktur, kemudian mengembalikannya ke kondisi semula ketika terjadi gangguan. Dalam pendekatan resiliensi, sistem harus dirancang agar mampu mengantisipasi, menyerap tekanan, beradaptasi, pulih, bahkan bertransformasi ketika kondisi berubah.
Masyarakat sebagai pusat
Salah satu pesan utama Rakhim adalah pentingnya menggeser perhatian dari sekadar resilient infrastructure menuju resilient communities.
Ia menekankan bahwa teknologi dan infrastruktur memang penting, tetapi keduanya tidak cukup apabila masyarakat hanya diposisikan sebagai penerima manfaat.
“Resilience is built with communities—not simply for them,” kata Rakhim.
Dalam kerangka tersebut, masyarakat perlu bergerak dari posisi penerima manfaat menjadi peserta, mitra, pencipta bersama, hingga pihak yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap sistem ketahanan yang dibangun. Kesadaran, kapasitas, partisipasi, dan rasa memiliki menjadi unsur penting dalam membangun masyarakat tangguh.
Rakhim kemudian memperkenalkan kerangka konseptual RIVER sebagai pendekatan membangun ketahanan air yang berpusat pada masyarakat.
RIVER merupakan akronim dari Resilient Infrastructure, Intelligent Water Systems, Vital Ecosystems, Empowered Communities, serta Responsive and Equitable Governance. Kelima unsur tersebut harus bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan keamanan air, masyarakat tangguh, dan kehidupan yang berkelanjutan.
Pada aspek infrastruktur, Rakhim menilai ketangguhan tidak semata-mata diukur dari seberapa kuat sebuah struktur menahan gangguan. Infrastruktur juga perlu memiliki cadangan sistem, fleksibilitas, dan kemampuan beradaptasi ketika kondisi berubah.
Pertanyaan pentingnya, kata dia, adalah apakah pelayanan air yang esensial masih dapat berlangsung ketika situasi tidak berjalan sebagaimana yang diperkirakan. Karena itu, desain infrastruktur perlu memperhitungkan ketidakpastian, bukan hanya mengandalkan pola-pola historis.
Teknologi harus menghasilkan perlindungan
Rakhim juga menyoroti pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air. Menurut dia, digitalisasi tidak boleh berhenti pada pengumpulan data.
Sistem air yang cerdas perlu mampu melakukan proses membaca kondisi, memprediksi risiko, membantu pengambilan keputusan, mendorong tindakan, kemudian belajar dari pengalaman.
“The smartest system is not the one with the most data—but the one that turns data into timely protection,” demikian pesan Rakhim dalam paparannya.
Dalam pengelolaan lingkungan, Rakhim juga mendorong pendekatan yang mempertemukan infrastruktur buatan dengan sistem alam. Masa depan pembangunan, menurut dia, bukan memilih antara infrastruktur “abu-abu” dan “hijau”, melainkan mengintegrasikan infrastruktur terbangun, ruang hijau, dan sistem air.
Pendekatan itu memungkinkan air ditangkap, diserap, ditahan, disimpan, digunakan kembali, dan dilepaskan secara aman.
«m“We cannot build water resilience by engineering against nature. We must increasingly engineer with nature,” kata Rakhim.
Keadilan dalam tata kelola
Ketahanan air, lanjut Rakhim, juga merupakan persoalan tata kelola dan keadilan.
Ia mengajukan sejumlah pertanyaan mendasar: siapa yang mengambil keputusan, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang membayar, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang tertinggal.
Karena itu, menurut dia, ketahanan air yang tidak mempertimbangkan keadilan belum dapat disebut sebagai ketahanan yang utuh.
Pesan tersebut memperluas isu air dari sekadar persoalan keteknikan menjadi persoalan sosial. Infrastruktur dapat mengurangi risiko, teknologi dapat meningkatkan kemampuan prediksi, tetapi tata kelola menentukan bagaimana manfaat dan risiko didistribusikan kepada masyarakat.
Belajar dari Taiwan
Dalam kuliah umumnya, Rakhim turut menyinggung pengalaman Taiwan dalam menghadapi kekeringan 2020-2021.
Pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya membangun sistem yang tidak bergantung pada satu sumber. Interkoneksi jaringan air antardaerah, penggunaan kembali air, desalinasi, serta pengembangan sistem air cerdas menjadi bagian dari strategi diversifikasi.
Menurut Rakhim, pelajaran penting dari pengalaman itu adalah bahwa ketahanan tidak dibangun melalui satu sumber air yang dianggap sempurna, tetapi melalui sejumlah sistem yang dapat saling menopang ketika salah satunya mengalami tekanan.
Ia juga melihat Indonesia dan Taiwan memiliki kekuatan yang dapat saling melengkapi. Taiwan memiliki pengalaman dalam rekayasa presisi, teknologi air cerdas, infrastruktur maju, serta penggunaan kembali dan diversifikasi air. Indonesia memiliki daerah aliran sungai tropis, karakter kepulauan, komunitas pesisir, serta ruang luas untuk pengembangan laboratorium sosial-ekologis.
Kolaborasi perguruan tinggi kedua negara, karena itu, dapat bergerak dari pertukaran pengetahuan menuju penelitian bersama, inovasi, proyek percontohan, hingga dampak sosial.
Rakhim juga mendorong perguruan tinggi menjadi living laboratory. Kampus, menurut dia, tidak cukup hanya meneliti ketahanan lingkungan, tetapi perlu memperlihatkan praktik nyata melalui penelitian, pendidikan, inovasi, kebijakan, dan keterlibatan masyarakat.
Pada bagian akhir kuliah, Rakhim membawa pembahasan mengenai air ke dimensi yang lebih mendasar. Ia mengaitkan pengelolaan air dengan tanggung jawab, keseimbangan antara kebutuhan manusia dan batas ekologis, serta kewajiban menjaga sumber daya bagi generasi mendatang.
Ia menutup paparannya dengan tiga perubahan cara pandang: dari mengendalikan air menuju hidup bersama air, dari infrastruktur tangguh menuju masyarakat tangguh, serta dari water management menuju water stewardship atau pengelolaan air yang dilandasi tanggung jawab.
“Water resilience is ultimately not about protecting water systems. It is about protecting life,” ujar Rakhim.
Ia kemudian menutup dengan pesan, “The future of water is the future of humanity.”
Gagasan yang disampaikan dalam kuliah umum tersebut beririsan dengan sejumlah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama SDG 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, SDG 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, SDG 13 Penanganan Perubahan Iklim, serta SDG 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Pesan utamanya menempatkan ketahanan air bukan semata sebagai persoalan teknis, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga kehidupan, membangun masyarakat tangguh, dan memastikan pembangunan yang lebih berkelanjutan.
