Gamasi, MAKASSAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memperkuat pemahaman masyarakat pesisir mengenai penggunaan layanan keuangan yang aman, termasuk kewaspadaan terhadap pinjaman online ilegal dan investasi ilegal. Edukasi tersebut menjadi bagian dari program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang digelar di Kelurahan Untia, Kota Makassar, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan ini menyasar penguatan literasi keuangan masyarakat nelayan agar mampu mengambil keputusan keuangan secara bijaksana. Selain memperluas pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan formal, program tersebut menekankan pentingnya mengenali risiko serta memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan.
Kepala OJK Sulsel Sulbar, Moch. Muchlasin, menilai perluasan akses keuangan harus berjalan beriringan dengan pelindungan konsumen. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui cara memperoleh layanan keuangan, tetapi juga harus memahami biaya, persyaratan, manfaat, dan risiko dari setiap produk yang digunakan.
Ia menjelaskan bahwa karakteristik pendapatan nelayan yang berubah mengikuti musim dan kondisi hasil tangkapan membuat perencanaan keuangan menjadi sangat penting. Dalam situasi tertentu, kebutuhan dana mendesak dapat membuat masyarakat rentan mengambil keputusan terburu-buru tanpa memeriksa legalitas penyedia layanan maupun kemampuan membayar kewajiban.
Karena itu, peningkatan literasi perlu diarahkan agar masyarakat lebih cermat sebelum meminjam uang, menyerahkan data pribadi, atau menempatkan dana pada suatu penawaran investasi. Masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran keuntungan yang tidak masuk akal dan layanan keuangan yang tidak jelas legalitasnya.
Program edukasi tersebut sekaligus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan usaha. Pemahaman yang memadai diharapkan membantu keluarga nelayan mengelola pendapatan, membangun tabungan, dan menjaga keberlangsungan usaha tanpa menambah risiko keuangan yang tidak perlu.
Koordinator Penyuluh Perikanan Makassar, Rachmady Azis, menyampaikan bahwa keterlibatan pemerintah, industri jasa keuangan, pendamping perikanan, dan pemangku kepentingan setempat diperlukan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat pesisir.
Melalui sinergi EKI dan KNMP, OJK Sulsel Sulbar berupaya membangun ekosistem keuangan yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga aman dan bertanggung jawab. Dengan meningkatnya pemahaman mengenai pelindungan konsumen, masyarakat nelayan Untia diharapkan lebih siap memanfaatkan layanan keuangan sekaligus menghindari berbagai risiko penipuan dan praktik keuangan ilegal. (*)
