Gamasi, MAKASSAR — Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah menetapkan target inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile food) di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) berada pada kisaran 3,0–5,0 persen. Target ini dipatok di tengah tantangan perubahan iklim, dinamika ekonomi global, serta kondisi geografis wilayah kepulauan yang memengaruhi jalur distribusi pangan.
Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah. Untuk mencapai target tersebut, penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan dibahas dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) wilayah Sulampua 2026 yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/10/2026). Gelaran ini merupakan seri keempat dari rangkaian GPIPS nasional setelah wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali–Nusa Tenggara.
Sejumlah pejabat tinggi hadir dalam agenda tersebut, antara lain Deputi Gubernur BI Thomas A.M. Djiwandono, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Turut hadir Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, beserta para kepala daerah se-Sulampua.
Dukungan Pertanian dan Investasi
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat swasembada pangan nasional melalui efisiensi dan perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi.
“Pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen tanpa tambahan APBN, serta menambah alokasi pupuk bersubsidi,” tegas Amran. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi di tingkat petani.
Sementara itu, Wamenko Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyoroti pentingnya keberlanjutan investasi yang inklusif agar dampaknya dirasakan langsung oleh petani, nelayan, dan para pelaku usaha sektor pangan di wilayah Sulampua.
Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menyampaikan komitmen Pemprov Sulsel bersama BI dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulampua untuk terus menguatkan koordinasi.
“Melalui GPIPS Sulampua 2026, kami berharap sinergi ini bisa melahirkan berbagai langkah konkret, seperti perluasan kerja sama antardaerah, penguatan neraca pangan, hingga penguatan dukungan sarana produksi, teknologi, infrastruktur logistik dan pembiayaan perbankan,” ujar Fatmawati.
Tiga Pilar ‘Tallukarsa Pangan’
Deputi Gubernur BI Thomas A.M. Djiwandono menjelaskan bahwa strategi ketahanan pangan di wilayah kepulauan ini diwujudkan melalui kerangka kerja Tallukarsa Pangan Sulampua, yang bertumpu pada tiga pilar utama:
Karsa Daya: Memperkuat kapasitas produksi sektor pertanian dan perikanan melalui penyediaan sarana-prasarana produktif serta dukungan pembiayaan perbankan bagi kelompok tani dan nelayan.
Karsa Sambung: Mengakselerasi kerja sama antardaerah (KAD) untuk komoditas pangan strategis dan memperlancar konektivitas distribusi, salah satunya ditandai dengan pelepasan armada Mini Distribution Centre (MDC) TPID Kota Makassar.
Karsa Tata: Menguatkan kelembagaan dan ekosistem pangan lewat business matching antara kelompok tani dengan KDMP dan SPPG sebagai offtaker, penyelenggaraan Sekolah Lapang Iklim bersama BMKG, serta pengembangan Neraca Pangan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Thomas menambahkan, pendekatan ini diadopsi dari berbagai praktik terbaik yang telah terbukti berhasil di daerah, seperti pengembangan closed house ayam petelur dan pedaging di Sulawesi Selatan yang melibatkan kerja sama pemda, kelompok ternak, dan mitra swasta.
“Success story tersebut menjadi fondasi penting bagi Sulampua untuk memperluas sinergi, mereplikasi praktik yang sudah sukses di daerah lain, dan memastikan pengendalian inflasi memberikan dampak yang lebih nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat,” jelas Thomas.
Lima Komitmen ‘Panca Reso Sipatokkong’
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) wilayah Sulampua yang dipimpin oleh Deputi Kemenko Perekonomian Ferry Irawan. Rapat tersebut melahirkan kesepakatan berupa lima komitmen bersama bertajuk Panca Reso Sipatokkong Pangan Sulampua:
Penguatan produksi pangan adaptif iklim serta modernisasi pertanian dan perikanan.
Pengembangan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperpanjang umur simpan produk pangan.
Perluasan akses pembiayaan bagi petani dan nelayan.
Penguatan kualitas data stok dan pelaksanaan operasi pasar di wilayah 3T berbasis early warning system (EWS) dan neraca pangan.
Penguatan konektivitas antarpulau untuk mengintegrasikan ekosistem pangan.
Melalui komitmen hulu ke hilir ini, BI bersama seluruh pemangku kepentingan optimistis dapat menjaga ketersediaan pasokan, meningkatkan efisiensi rantai pasok, menekan disparitas harga antarwilayah, serta menjaga ketahanan pangan di Sulampua secara berkelanjutan. (*)
