Gamasi, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Hingga November 2026, sebanyak 21 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan telah mengonversi pengelolaan keuangan pemerintah daerah ke perbankan syariah.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan, langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah secara lebih luas. Bahkan, Pemprov Sulsel tengah menyiapkan roadmap pengembangan keuangan syariah di sektor perbankan melalui program Syariah First.
Hal itu disampaikan Andi Sudirman saat memberikan sambutan pada pembukaan Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026 di Makassar, Senin (2/11/2026).
Ia mengatakan, seluruh pemegang saham telah menyepakati penerapan program Syariah First sebagai arah pengembangan layanan perbankan. Rencana konversi perbankan secara menyeluruh juga telah memperoleh persetujuan, meski membutuhkan waktu sekitar dua tahun untuk memenuhi berbagai persyaratan.
“Kami sudah menyepakati seluruh pemegang saham untuk program Syariah First. Tinggal prosesnya karena membutuhkan waktu dan ada persyaratan yang harus dipenuhi,” ungkapnya.
Andi Sudirman berharap adanya dukungan dan kemudahan regulasi dalam proses pengembangan perbankan syariah, khususnya terkait mekanisme transisi. Dengan demikian, akad-akad baru dapat langsung menerapkan prinsip syariah, sementara akad yang masih berjalan tetap diselesaikan sesuai ketentuan.
Di luar sektor perbankan, Pemprov Sulsel juga memperkuat industri halal melalui fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini telah menjangkau ribuan pelaku usaha setiap tahunnya.
Menurutnya, sertifikasi halal tidak hanya menyangkut status kehalalan produk, tetapi juga berkaitan dengan kualitas, kesehatan, keamanan, manfaat, serta proses pengolahan. Karena itu, pemahaman pelaku usaha terhadap standar produk halal perlu terus ditingkatkan.
“Kami selalu melaksanakan program kegiatan gratis untuk standardisasi halal bagi UMKM. Sudah ribuan yang kami fasilitasi setiap tahunnya, karena yang sebelumnya berbayar kami upayakan menjadi gratis melalui dukungan pemerintah,” jelasnya.
Dukungan pemerintah juga diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi dan pengemasan UMKM. Tahun ini, Pemprov Sulsel menyalurkan sekitar 700 ribu pieces kebutuhan kemasan dengan lebih dari seribu item bantuan, termasuk mesin kopi dan berbagai peralatan produksi lainnya.
Gubernur berharap pengembangan ekonomi syariah tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan menjadi program berkelanjutan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia turut menyoroti posisi strategis Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, sebagai hub kawasan Indonesia Timur. Keunggulan geografis dan konektivitas transportasi menjadikan Makassar sebagai pusat transit menuju berbagai wilayah di kawasan timur Indonesia.
Potensi tersebut diperkuat oleh sektor UMKM, kuliner, pariwisata, dan industri halal yang dinilai dapat menjadi modal bagi Sulsel untuk berkembang sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah di kawasan timur Indonesia.
Andi Sudirman juga menyebut Sulawesi Selatan konsisten meraih penghargaan Adinata Syariah sejak 2023 hingga 2026 sebagai bentuk pengakuan atas upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.
Melalui kolaborasi pemerintah daerah, OJK, industri perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan, Pemprov Sulsel optimistis penguatan ekosistem keuangan syariah dapat memperluas akses layanan keuangan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan industri halal dan ekonomi daerah. (*)
