Gamasi, Makassar – Persoalan sengketa lahan seluas 16,4 hektare antara PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) memasuki babak baru. Setelah mengklaim memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Kalla Group kini menempuh langkah hukum lanjutan dengan melaporkan GMTD atas dugaan penggunaan dokumen palsu.
Langkah tersebut disampaikan tim kuasa hukum PT Hadji Kalla dalam konferensi pers di Wisma Kalla, Jalan Dr. Ratulangi, Makassar, Kamis (19/11/2026). Perusahaan menilai persoalan dokumen menjadi bagian penting yang perlu ditindaklanjuti dalam rangkaian sengketa kepemilikan tanah tersebut.
Kuasa Hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, S.H., M.H., mengungkapkan perkara gugatan lahan telah melalui proses persidangan selama kurang lebih 11 bulan. Dalam proses tersebut, pihaknya mengajukan sejumlah bukti surat dan menghadirkan saksi untuk memperkuat posisi hukum perusahaan.
Menurut Hasman, salah satu hal yang dipersoalkan dalam persidangan adalah ketidaksesuaian batas-batas tanah yang dicantumkan GMTD dalam gugatannya dengan kondisi fisik di lapangan.
Ia mencontohkan pencantuman kawasan perumahan Waterfront sebagai batas utara objek sengketa. Namun, berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan pengadilan, kawasan tersebut justru berada di sebelah timur lahan yang disengketakan.
“Sejak awal mereka mengajukan gugatan ini, itu sudah obscuur libel, sudah kabur menurut hukum dari sisi batas-batas tanah yang ditunjukkan,” jelas Hasman.
Ia menyebut objek sengketa tersebut merupakan bidang tanah seluas sekitar 16,4 hektare yang berada di depan kawasan PT Trans Kalla Makassar. Ketidaksesuaian penjelasan batas tanah, menurutnya, menjadi salah satu persoalan yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara.
Selain mempersoalkan uraian objek tanah dalam gugatan, Kalla Group juga mengambil langkah hukum terkait dugaan penggunaan dokumen palsu yang dikaitkan dengan pihak GMTD. Pelaporan tersebut menjadi upaya perusahaan untuk menindaklanjuti persoalan yang dinilai berkaitan dengan sengketa lahan.
Dalam konferensi pers tersebut, tim kuasa hukum PT Hadji Kalla turut menghadirkan Jenderal TNI (Purn.) A.M. Hendropriyono dan Hamid Awaluddin untuk memaparkan perkembangan perkara serta langkah hukum perusahaan.
Meski demikian, dugaan penggunaan dokumen palsu tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku. Klarifikasi dari pihak GMTD juga diperlukan agar persoalan sengketa lahan ini dapat diberitakan secara berimbang. (*)









