Kejahatan Kripto Lintas Negara, OJK Gandeng UNODC Perkuat Pengawasan

Gamasi, YOGYAKARTA – Meningkatnya risiko kejahatan dan penyalahgunaan aset kripto mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat kerja sama internasional. Bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan dengan dukungan Pemerintah Jepang, OJK mendorong koordinasi lintas negara untuk menghadapi kejahatan keuangan digital yang semakin kompleks.

Komitmen tersebut mengemuka dalam forum 9th Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting yang berlangsung di Yogyakarta pada 18–20 November 2026. Pertemuan ini mempertemukan regulator, aparat penegak hukum, lembaga internasional, akademisi, hingga pelaku industri dari sejumlah negara.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, mengatakan perkembangan teknologi keuangan telah membuka peluang baru bagi industri. Namun, kemudahan transaksi digital juga meningkatkan risiko penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal yang dapat melibatkan berbagai negara.

Menurut Adi, penanganan kejahatan aset kripto tidak bisa hanya mengandalkan pengawasan dalam negeri. Sebab, perusahaan, platform transaksi, aset, hingga korban kejahatan bisa berada di yurisdiksi berbeda.

Karena itu, pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi kebutuhan penting untuk mempercepat penanganan kejahatan keuangan digital.

Salah satu tantangan yang disoroti adalah belum meratanya penerapan Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule. Ketentuan ini berkaitan dengan penyediaan informasi identitas pengirim dan penerima dalam transaksi aset virtual, sehingga ketidakseragaman penerapannya dapat menyulitkan pelacakan transaksi lintas negara.

Adi menilai, integrasi informasi keuangan, keamanan siber, pengaduan konsumen, aset virtual, dan penegakan hukum perlu diperkuat. Dukungan teknologi untuk menelusuri transaksi juga diperlukan agar penanganan aktivitas ilegal dapat dilakukan lebih efektif.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, dan Singapura, turut berpartisipasi. Perwakilan Jepang dan Amerika Serikat juga dilibatkan dalam forum tersebut.

Para delegasi membahas berbagai persoalan, mulai dari pencucian uang melalui aset kripto, penipuan berbasis kecerdasan artifisial (AI-enabled fraud), pengawasan stablecoin, hingga tantangan investigasi dan pelacakan aset digital lintas negara.

Melalui kolaborasi ini, OJK berharap kapasitas pengawasan dan penegakan hukum di kawasan semakin kuat. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga integritas industri aset keuangan digital dan melindungi konsumen dari risiko kejahatan keuangan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *