Gamasi, JAKARTA – Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dinilai memiliki peran strategis dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan ekonomi, termasuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas.
Hal tersebut mengemuka dalam penyelenggaraan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) 2026 di Kota Kasablanka, Jakarta, yang berlangsung 20-23 Agustus 2026.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan ekonomi syariah tidak boleh hanya berkembang sebagai sektor industri, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Ekonomi syariah harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan ekonomi kita. Dia harus membantu menciptakan lapangan kerja, membantu UMKM naik kelas, membantu masyarakat memiliki usaha, membantu generasi muda menjadi entrepreneur, dan pada akhirnya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Anis.
Menurut Anis, pertumbuhan industri keuangan syariah harus diarahkan untuk memperbesar skala ekonomi sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi pelaku usaha. Inovasi juga perlu terus didorong dengan tetap memperhatikan tata kelola, prinsip kehati-hatian, dan pelindungan konsumen.
Dorongan terhadap UMKM tersebut sejalan dengan upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperluas inklusi keuangan syariah. Masyarakat dan pelaku usaha tidak hanya membutuhkan pemahaman mengenai produk syariah, tetapi juga akses yang mudah agar layanan tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan.
Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution menilai pertumbuhan permintaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah harus diikuti dengan peningkatan inovasi dan kualitas produk yang ditawarkan industri.
“Semakin banyak masyarakat menggunakan produk syariah, semakin besar pula dorongan bagi industri untuk berinovasi. Permintaan dan penawaran terus tumbuh bersama dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” ujar Farid.
Ia berharap keterlibatan LPS dalam EKSiS 2026 dapat memperluas edukasi keuangan syariah, khususnya kepada generasi muda dan pelaku UMKM. Edukasi tersebut diharapkan membuat masyarakat semakin percaya diri dalam memahami sekaligus memanfaatkan layanan keuangan syariah secara bijak.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Muhammad Herizkianto menyoroti pentingnya digitalisasi dalam memperluas jangkauan edukasi keuangan syariah.
Menurutnya, teknologi digital dapat menjadi enabler strategis karena mampu membuat informasi dan edukasi keuangan syariah menjangkau masyarakat secara lebih mudah, cepat, dan luas.
“Dalam konteks tersebut, digitalisasi dapat menjadi enabler yang strategis. Memanfaatkan teknologi digital memungkinkan informasi dan edukasi keuangan syariah dapat menjangkau masyarakat dengan lebih mudah, cepat, dan luas, kapan pun dan di mana pun,” kata Herizkianto.
Ia menambahkan, tantangan pengembangan keuangan syariah bukan hanya bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki akses dan mampu memanfaatkan layanan tersebut sesuai kebutuhan.
EKSiS 2026 yang mengusung tema “Tumbuh Bersama, Bermanfaat untuk Semua” menghadirkan 34 booth PUJK syariah serta enam booth produk halal dan ekosistem syariah. Kegiatan tersebut juga diisi berbagai sesi edukasi dan talkshow.
Melalui kegiatan ini, penguatan ekosistem keuangan syariah diarahkan agar tidak berhenti pada pertumbuhan industri. Keuangan syariah diharapkan semakin mampu mendukung sektor riil, memperkuat UMKM, membuka peluang usaha, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional. (*)
